Jakarta, 15 November 2022 (SAHITYA.ID) – Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) atau Bappenas merilis tiga G20 Development Working Group Outcome Document, meliputi G20 Roadmap for Stronger Recovery and Resilience in Developing Countries, including Least Developed Countries and Small Island Developing States; G20 Principles to Scale up Blended Finance in Developing Countries, including Least Developed Countries and Small Island Developing States; dan G20 Chair’s Summary on Multilateralism for Sustainable Development Goals.
Sebelumnya, Kementerian PPN sudah merampungkan tiga pertemuan G20 Development Working Group (DWG) Meeting dan G20 Development Ministerial Meeting yang digelar di bawah Presidensi G20 Indonesia 2022
Menteri PPN Suharso Monoarfa mengatakan dokumen tersebut berisi terkait prioritas transisi yang adil dan inklusif menuju ekonomi hijau dan biru. Selain itu, dokumen pun berisi perlindungan sosial adaptif bagi mereka yang rentan di bidang ekonomi saat terjadinya krisis.
[inline_related_posts title=”Baca juga:” title_align=”left” style=”list” number=”3″ align=”none” ids=”” by=”categories” orderby=”rand” order=”DESC” hide_thumb=”no” thumb_right=”no” views=”no” date=”yes” grid_columns=”2″ post_type=”” tax=””]
- Advertisement -
“Memastikan perlindungan sosial adaptif bagi mereka yang paling rentan, sambil membangun Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang produktif, kompetitif, yang tetap tangguh saat terjadi krisis,” ujar Suharso secara daring dalam G20 Leaders’ Summit Side Event Dissemination of the G20 Development Working Group Outcome Documents yang digelar di Bali, Senin, 14 November 2022.
Suharso memastikan tiga dokumen tersebut menjadi masukan sekaligus rekomendasi kebijakan bagi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2025-2029. Komitmen dan kesepakatan dalam dokumen juga sekaligus berperan untuk mendukung upaya capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs).
“Dengan dokumen hasil ini di tangan, saya optimistis bahwa kita akan mampu mengatasi konsekuensi dari krisis dan akhirnya, muncul sebagai bangsa yang lebih tangguh, yang hanya bisa dicapai dengan satu syarat, kita serius dalam pelaksanaannya,” katanya.
Suharso mengatakan penyusunan dokumen G20 DWG tersebut sudah melalui diskusi panjang dengan merangkum seluruh masukan dan pandangan delegasi G20. Di antara isu yang menjadi sorotan adalah strategi mengatasi financing gap pembangunan, terutama untuk memenuhi kebutuhan pembangunan berkelanjutan, melalui blended finance.
“Aksi ini harus dilakukan dengan komitmen multilateral antar pemimpin dunia untuk menjawab tantangan global dan memastikan pencapaian TPB/SDGs yang tepat waktu,” katanya.
G20 Leaders’ Summit Side Event Dissemination of the G20 Development Working Group Outcome Documents turut mengundang Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali I Wayan Wiasthana Ika Putra dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Keduanya memaparkan upaya pemulihan ekonomi regional dengan prinsip-prinsip yang selaras dengan strategi pembangunan dalam G20 Development Working Group Outcome Documents.
Selayang pandang Development Working Group G20
DWG merupakan salah satu kelompok kerja dari Presidensi G20 Indonesia 2022 yang bertujuan membahas isu-isu pembangunan di negara berkembang, negara tertinggal (Least Developed Countries/LDCs) dan negara kepulauan (Small Island Developing States/SIDS).
DWG pertama kali dibentuk melalui Konferensi Tingkat Tinggi G20 di Toronto, Kanada pada 2010, dengan tugas utama untuk membahas agenda prioritas G20 dalam bidang pembangunan.
DWG mengidentifikasi tantangan-tantangan pembangunan, untuk kemudian merumuskan solusi-solusi terbaik dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di negara berkembang dan berpendapatan rendah sebagai upaya mitigasi krisis finansial global.
Dalam Presidensi G20 Indonesia 2022, DWG mengangkat empat isu prioritas, pertama memperkuat pemulihan dari pandemi Covid-19 dan memastikan resiliensi di negara berkembang, negara tertinggal, dan negara kepulauan melalui tiga pilar kunci UMKM, perlindungan sosial adaptif dan ekonomi hijau juga ekonomi biru melalui pembangunan rendah karbon.
Kedua, meningkatkan pembiayaan swasta dan campuran dalam mendanai pembangunan berkelanjutan di negara berkembang, negara tertinggal, dan negara kepulauan. Ketiga memperbarui komitmen global terhadap multilateralisme untuk pembangunan berkelanjutan.
Terakhir, melakukan koordinasi kemajuan pencapaian SDGs di G20 dan pemutakhiran komitmen pembangunan G20.
Sebagai focal point DWG, Kementerian PPN atau Bappenas telah menyelenggarakan First Development Working Group Meeting di Jakarta pada 24-25 Februari 2022 dan Second Development Working Group Meeting di Yogyakarta pada 24-25 Mei 2022 secara hybrid.
Agenda ketiga, Third Development Working Group Meeting yang berlangsung di Bali pada 10-12 Agustus 2022. Presidensi G20 Indonesia 2022 juga menyelenggarakan G20 Development Ministerial Meeting di Belitung pada 7-9 September 2022, lalu.
