Jakarta, 29 Oktober 2022 – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian), Airlangga Hartarto, mengatakan bahwa isu krisis energi harus ditangani tanpa mengorbankan proses transisi energi. Transisi energi harus adil, terjangkau, dan dapat diakses oleh semua orang.
“Indonesia memiliki komitmen untuk mencapai net zero emissions pada tahun 2060 atau lebih cepat dan target tersebut tidak boleh tergelincir,” kata Airlangga dalam siaran pers yang diterima baru-baru ini.
[inline_related_posts title=”Kamu juga mungkin tertarik membaca ini:” title_align=”left” style=”list” number=”3″ align=”none” ids=”” by=”tags” orderby=”rand” order=”DESC” hide_thumb=”no” thumb_right=”no” views=”no” date=”yes” grid_columns=”2″ post_type=”” tax=””]
Untuk mendukung komitmen tersebut, lanjut Airlangga, Indonesia baru-baru ini mendeklarasikan target penurunan emisi.
- Advertisement -
Dalam dokumen Nationally Determined Contribution (NDC) terbaru, Indonesia menaikkan target pengurangan emisi menjadi 31,89 persen di 2030 mendatang dengan target dukungan internasional sebesar 43,20 persen.
Sejalan dengan rencana transisi energi bersih, sektor industri perlu inovatif dalam akuisisi teknologi dan investasi.
Dengan investasi dan teknologi yang tepat, Indonesia dapat mengurangi emisi gas rumah kaca dan menghindari kelaparan, anomali cuaca, serta tenggelamnya pulau di Indonesia maupun di Pasifik.
Pemerintah menyadari bahwa energi mendorong perekonomian dan oleh karena itu, transisi energi harus fokus pada pengurangan intensitas karbon dan memberi manfaat bagi setiap rumah tangga.
Mendukung hal tersebut, Pemerintah telah menyiapkan beberapa skema, termasuk di bidang carbon pricing dan carbon trading.
Selain itu, investasi hijau juga terbukti lebih menarik baik di pasar modal maupun branding publik.
Dengan meminimalkan penggunaan plastik dan digantikan dengan bahan organik, perlahan akan mengubah pola pikir dan masyarakat akan mempertahankan kehidupan yang bersih, hijau, dan lebih berkelanjutan.
Bidang lain yang sedang gencar digalakkan Pemerintah adalah penggunaan kendaraan listrik atau electric vehicle (EV).
“Kita ingin memimpin dengan memberi contoh. Untuk itu, Indonesia terus mempromosikan ekosistem EV karena kebijakan itu diharapkan akan menjadi kunci revolusi masa depan,” ujar Menko Airlangga.
Selain itu, KTT G20 di Bali akan menjadi saksi komitmen kuat Indonesia untuk mengatasi masalah iklim dengan membatasi akses kendaraan konvensional dan menyediakan lebih banyak akses kendaraan listrik.
“Hanya ada satu kunci untuk memastikan keberhasilan transisi energi, yaitu kerja sama dan kemitraan. Publik, swasta, dan Badan Usaha Milik Negara harus memiliki andil dalam proyek ini,” tutup Menko Airlangga.
